(Gorontalo, 23 Desember 2024) Segenap ASN, Non ASN dan pimpinan Balai Guru Penggerak melakukan study komparatif penguatan kapasitas ZI-WBK dan penyusunan prosedur operasional standar (POS) serta meningkatkan kapasitas lembaga yang dilaksanakan di 3 tempat berbeda masing-masing di BBPPMPV BMTI Kota Cimahi Jawa Barat, PPSDM di Kota Depok Jawa Barat dan Pusdatin di Kota Tangerang Selatan, Banten. Eky Aristanto Punu kepala BGP provinsi Gorontalo memimpin langsung kegiatan kunjungan ini yang diterima oleh Kepala Bagian Tata Usaha BBPPMPV BMTI Cimahi Heri Sutanto, S.Kom, M.Kes. dan Estu Setiawati, S.E, M.Ak selaku penanggungjawab ULP.
Kegiatan ini untuk memperhatikan penyesuaian karakteristik organisasi terhadap unit lain yang telah mendapatkan predikat ZI WBK yang telah memenuhi sebagian besar program manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja dengan tujuan untuk mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. BGP Gorontalo telah melakukan pencanangan Pembangunan Zona Integritas sejak tahun 2022 lalu dan sementara ini sedang proses Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sehingga perlu mengumpulkan informasi untuk pemenuhan dokumen yang dilakukan dengan Kertas Kerja Evaluasi (LKE) sesuai PermenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021 yaitu Komponen pengungkit (60%), dan Komponen hasil (40%).
Dalam sambutannya Bapak Heri Sutanto mengucapkan terima kasih atas kepercayaan BGP Gorontalo yang menjadikan BBPPMPV BMTI Cimahi tempat yang di pilih untuk studi komparatif penerapan ZI WBK. “Kita menyediakan waktu khusus buat teman-teman, kita disini belajar bersama dalam penerapan ZI WBK”, ujarnya. Selanjutnya penyampaian materi oleh Ipan Ilmansyah selaku ketua tim ZI-WBK BBPPMPV BMTI Kota Cimahi. Menurut Ipan pada hakikatnya pembangunan ZI WBK merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan yang mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dan SDM, Oleh sebab itu perlu penataan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good government) melalui pembangunan zona integritas untuk mendukung sasaran reformasi birokrasi.
Bersamaan dengan itu Tim BGP Gorontalo yg mengunjungi PUSDATIN diterima oleh Kepala Bagian Tata Usaha Indra Dewi Riani, S.Pd., MM, serta Ketua Tim Kerja JIK Maulana Yusuf, S.Kom., MM. Dalam diskusi ini dibahas rencana pembagian PUSDATIN menjadi tiga unit pada 2025 untuk Pendidikan, Kebudayaan, dan Pendidikan Tinggi, serta penerapan jaringan terpusat di seluruh UPT mulai tahun depan. BGP Gorontalo telah mengupgrade 12 dari 39 titik akses JIK, yang ditargetkan rampung pada Maret 2025. Tim juga menyoroti layanan DAPODIK, SINDE, dan prosedur pengajuan layanan IT sesuai SOP.
Dalam kunjungan ke PPSDM (sebelumnya Pusdiklat), tim berdiskusi dengan Dra. Esty Sulistianingsih, M.Si, dan Sulthan Kasman, SE., M.Si, terkait tata kelola dan optimalisasi layanan. PPSDM menyoroti pentingnya tata kelola dan tatalaksana dalam mendukung efisiensi anggaran. Setiap peserta pelatihan diwajibkan mendaftar melalui SIM-DIKLAT, melengkapi biodata, serta menyerahkan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dan bukti hasil karya untuk memperoleh sertifikat. Program pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan peningkatan kompetensi, namun keberhasilannya tidak hanya diukur dari kelancaran penyelenggaraan, melainkan juga efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan peserta dan instansi. Evaluasi program pelatihan dilakukan secara formatif untuk memperbaiki kualitas pelatihan dan sumatif untuk menilai efektivitas serta dampaknya terhadap kinerja pegawai. Dengan evaluasi menyeluruh, kekurangan program dapat diidentifikasi dan diperbaiki, memastikan pelatihan mendukung peningkatan kompetensi secara optimal. (tp)